Info Viral, Palembang – Pemerintah Kota Palembang mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh pelaksana proyek konstruksi. Proyek yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dipastikan tidak akan dicairkan dananya.
Kebijakan ini disampaikan oleh Asisten II Bidang Ekonomi Setda Palembang, Isnaini Madani, dalam rapat monitoring tenaga kerja konstruksi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Aryaduta, Selasa (24/6/2025).
“Kami ingin memastikan semua pekerja di sektor konstruksi terlindungi secara hukum dan sosial. Tanpa bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dana proyek tidak akan kami proses,” ujar Isnaini tegas.
Rapat ini turut dihadiri Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang Novri Annur, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Dedi Rediyan, dan Inspektur Kota Palembang Jamiah Haryanti. Isnaini menyampaikan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kini menjadi syarat mutlak bagi seluruh proyek, baik yang didanai oleh APBD, APBN, maupun proyek kerja sama swasta.
Ia menekankan bahwa sektor konstruksi memiliki risiko kerja tinggi, sehingga keikutsertaan pekerja dalam BPJS bukan hanya bentuk kepatuhan, tetapi bagian dari perlindungan hak dasar tenaga kerja. Pemkot akan memperkuat aturan ini melalui surat edaran resmi, sekaligus melakukan evaluasi berkala melalui Inspektorat.
Kebijakan ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 dan Nomor 8 Tahun 2023, yang menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem dan perlindungan pekerja sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional.
“Pembangunan fisik tidak ada artinya jika kita abai pada keselamatan mereka yang membangunnya. Lindungi pekerja, baru bicara pembangunan yang berkeadilan,” tegas Isnaini.
Dengan kebijakan baru ini, Pemkot Palembang berharap seluruh pelaksana proyek lebih disiplin dan bertanggung jawab, agar tidak ada lagi pekerja yang rentan akibat kelalaian administratif.
red/infoviral
Komentar0