Desakan tersebut disampaikan SPM Sumsel saat menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Kantor Bupati Ogan Ilir, Jumat (2/10/2026).
Dalam aksinya, massa menyoroti beredarnya informasi mengenai dugaan adanya potongan atau praktik yang tidak sesuai dalam pengelolaan anggaran BOK dan BLUD di sejumlah puskesmas. SPM Sumsel menyebut informasi tersebut perlu diverifikasi melalui pemeriksaan resmi oleh instansi berwenang.
Koordinator Aksi SPM Sumsel, Yovi Meitaha, meminta Dinas Kesehatan Ogan Ilir melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh puskesmas yang berada di wilayah tersebut.
“Periksa semua puskesmas. Kami meminta Kepala Dinas Kesehatan rutin melakukan inspeksi mendadak dan mengevaluasi kinerja kepala puskesmas. Jika ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan, tentu harus ada tindakan sesuai aturan,” ujar Yovi dalam orasinya.
Selain persoalan pengelolaan anggaran, SPM Sumsel juga meminta agar pelayanan publik di puskesmas ditingkatkan. Menurut mereka, masyarakat harus memperoleh pelayanan kesehatan dan administrasi rujukan secara baik, ramah, transparan, serta tidak dipersulit.
Yovi menegaskan bahwa aksi tersebut tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana atau pelanggaran oleh pihak tertentu.
“Kami tidak menyimpulkan adanya kesalahan atau tindak pidana. Kami mendorong agar informasi yang beredar diverifikasi melalui mekanisme pemeriksaan yang sah dan sesuai ketentuan,” katanya.
Dinkes Ogan Ilir Siap Turun ke Puskesmas
Menanggapi tuntutan tersebut, massa aksi diterima Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir, Hadi, yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan Ogan Ilir, Dr. Suryadi.
Hadi mengatakan Dinas Kesehatan telah melakukan pengawasan terhadap realisasi belanja internal organisasi perangkat daerah, termasuk administrasi dan realisasi anggaran BOK dan BLUD di puskesmas.
Menurutnya, Dinas Kesehatan memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan di seluruh puskesmas.
“Dinas Kesehatan siap bergerak cepat untuk turun ke lapangan. Kami akan memantau kinerja pelayanan sekaligus melihat realisasi dan administrasi belanja BOK dan BLUD di puskesmas,” ujar Hadi di hadapan massa aksi.
Pengawasan tersebut mencakup puskesmas yang tersebar di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
Kepala Puskesmas Indralaya Berikan Klarifikasi
Dalam pertemuan tersebut, salah satu kepala puskesmas turut hadir memberikan penjelasan kepada massa aksi. Kepala Puskesmas Indralaya, Fredy DA, SKM, menjelaskan mekanisme pencairan dan penggunaan anggaran BOK dan BLUD di puskesmas yang dipimpinnya.
Fredy mengatakan proses pencairan anggaran dilakukan melalui mekanisme transfer dan dilengkapi dokumen pertanggungjawaban.
“Misalnya dana dari kas daerah ditransfer ke rekening puskesmas. Selanjutnya, dana ditransfer kepada penerima atau pejabat yang berkaitan dengan pengadaan dan kegiatan sesuai mekanisme. Seluruh dokumentasi, bukti transaksi dan kuitansi asli dipersiapkan serta disimpan sebagai dokumen pertanggungjawaban,” jelas Fredy.
Ia juga membantah adanya informasi mengenai pemotongan dana BOK atau BLUD di Puskesmas Indralaya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Kalau ada informasi yang menyebut dana BOK atau BLUD dipotong untuk kepentingan perorangan, kelompok atau setoran, itu keliru,” tegasnya.
SPM Sumsel menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran serta pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas.
Sementara itu, adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana BOK dan BLUD tetap memerlukan pembuktian melalui audit atau pemeriksaan resmi. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada kesimpulan resmi yang menyatakan adanya tindak pidana atau pelanggaran dalam pengelolaan anggaran tersebut.
(Mdy)
Komentar0